Tanggal 07-05-2016
Waktu 07:20:00-09:00:00
ASA1002-03 Alam Sutera
(D5048) Petrus Hepi Witono, S.S., M.M.
Konsep Dasar:
1. Pluralism (Merriam Webster)=a situation in which people of different social classes, religions, races, etc., are together in a society but continue to have their different traditions and interests
Bahan Materi:
Mengenang Sejarah Awal: Harapan Soekarno menjadi Pancasila sebagai Dasar Pemersatu.
Semasa kecil, mendiang kakek adalah seorang prajurit di Blitar dan saya beruntung sekali bisa mengetahui sejarah lebih dekat tentang tokoh Soekarno. Saya yakin hampir semua sekolah di Blitar akan memberikan waktu kunjungan jalan-jalan untuk pergi ke makam atau rumah Soekarno. Hal itu merupakan kebanggaan yang luar biasa. Beliau lahir pada 6 Juni 1901. Saat Jaman Jepang menduduki Indonesia, Soekarno dianggap sebagai orang yang berpengaruh saat itu di Jakarta. Menjelang kekalahan tentara Jepang di Perang Pasifik, mulai dibentuklah BPUPKI. Hasil rapat BPUPKI tidak menemui titik terang hingga akhirnya 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan gagasan tentang Pancasila. Download disini: https://www.scribd.com/doc/47710246/LAHIRNYA-PANCASILA
Dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 Soekarno mengusulkan lima prinsip dasar Negara yang didasarkan atas karakteristik bangsa Indonesia yakni Gotong Royong. Lima Prinsip itu diantaranya :
(1) Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia .
(2) Internasionalisme atau peri kemanusiaan
(3) Mufakat atau demokrasi.
(4) Kesejahteraan sosial.
(5) Ketuhanan yang berkebudayaan.
Dari lima dasar Pancasila, selanjutnya Soekarno mengusulkan Trisila, yang merupakan perasan dari Pancasila, yaitu: socio-nationalism, socio-democratie, dan Ketuhanan, dan dari Trisila ini kemudian Soekarno juga mengusulkan Ekasila, yaitu Gotong Royong".
Soekarno berpendapat bahwa gotong-royong merupakan paham yang dinamis, lebih dinamis daripada kekeluargaan. Gotong-royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan, satu karya, dan satu gawe dan semuanya itu diselesaikan secara besama-sama.
Pada 22 Juni 1945 Panitia Sembilan yang dibentuk oleh BPUPKI merumuskan kembali secara bersama-sama konsep Pancasila usulan Soekarno. Panitia itu berhasil menyusun sebuah naskah yang oleh Mohammad Yamin dinamakan "Piagam Jakarta". Naskah itu menetapkan Pancasila sebagai rancangan Dasar dan Falsafah Negara RI.
Dalam Piagam Jakarta, Panitia Sembilan menyepakati Pancasila adalah sebagai berikut :
(1) Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
(2) Kemanusiaan yang adil dan beradab.
(3) Persatuan Indonesia
(4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
(5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sejarah juga mencatat, terjadi perdebatan sengit di rumusan pertama Pancasila yang menyebut "...kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Akhirnya terjadi kesepakatan bahwa rumusannya cukup "Ketuhanan Yang Maha Esa" mengingat kalimat ini lebih universal dan bisa diterima oleh semua agama dan kepercayaan yang hidup di Indonesia.
Tanggal 18 Agustus 1945, rumusan Pancasila dirumuskan dalam Mukadimah Undang-Undang 1945.
Pancasila diharapkan bisa menjadi dasar yang dinamis guna menghimpun segenap kekuatan rakyat Indonesia.
Agar rakyat Indonesia bisa mengamalkan Pancasila, maka diperlukan adanya panduan manual untuk bisa menjadi masyarakat yang baik melalui penerapan 45 butir pengalaman Pancasila. Konon, 45 butir Pancasila ini wajib di hafal oleh para siswa sekolah.
Ketuhanan Yang Maha Esa
l Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
l Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
l Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
l Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
l Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
l Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
l Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.
Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
l Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
l Mengakui persamaan derajad, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturrunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
l Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
l Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
l Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
l Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
l Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
l Berani membela kebenaran dan keadilan.
l Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
l Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.
Persatuan Indonesia
l Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
l Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
l Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
l Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
l Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
l Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
l Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
l Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
l Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
l Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
l Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
l Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
l Dengan i’tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
l Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
l Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
l Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
l Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.
Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
l Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
l Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
l Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
l Menghormati hak orang lain.
l Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
l Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
l Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
l Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
l Suka bekerja keras.
l Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
l Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.
Pluralisme di Indonesia
Indonesia merupakan negara agraris dengan berbagai sumber daya alamnya yang melimpah, terbentang dari Sabang dan Merauke. Masyarakatnya pun terbentuk dari berbagai macam suku, ras, dan agama yang berbeda-beda, sehingga Indonesia dikatakan sebuah negara yang kaya dengan keanekaragaman (plural). Tak dapat dipungkiri, diferensiasi yang terjadi sebagai akibat kemajemukan itu telah menyebabkan terjadinya ketegangangan sosial di tengah kehidupan seperti perbedaan strata sosial, diskriminasi ras dan perbedaan kepentingan di sektor ekonomi, politik, budaya dan lain-lainnya. Konflik yang sempat terasa ialah konflik agama. Contoh sederhananya berupa tindakan kaum muslim yang melarang memberi ucapan selamat hari raya kepada agama lain dan pelarangan adanya agama konghucu.
Dalam ilmu sosial, pengertian pluralisme menurut bahasa Inggris adalah sebuah kerangka dimana ada interaksi beberapa kelompok-kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormat dan toleransi satu sama lain. Mereka hidup bersama (koeksistensi) serta membuahkan hasil tanpa konflik atau asimilasi (pembauran / pembiasan).
Hal ini sempat menyebabkan polemik di Indonesia karena pluralisme dianggap memiliki arti:
1.pluralisme diliputi semangat religius, bukan hanya sosial kultural
2.pluralisme digunakan sebagai alasan pencampuran antar ajaran agama
3. pluralisme digunakan sebagai alasan untuk mengubah ajaran suatu agama agar sesuai dengan ajaran agama lain
Jika melihat kepada ide dan konteks konotasi yang berkembang, jelas bahwa pluralisme di indonesia tidaklah sama dengan 'pluralism' sebagaimana pengertian dalam bahasa Inggris.
Bahkan, pada tanggal 28 Juli 2005, MUI sempat menerbitkan fatwa yang melarang pluralisme. Dalam fatwa tersebut, pluralisme agama, sebagai obyek persoalan yang ditanggapi, didefinisikan sebagai "suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif; oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup dan berdampingan di surga". MUI menyatakan bahwa Pluralisme dalam konteks yang tertera tersebut bertentangan dengan ajaran Agama Islam.
“Pluralisme sering diartikan sebagai paham yang mentoleransi adanya ragam pemikiran, agama, kebudayaan, peradaban dan lain-lain. Kemunculan ide pluralisme didasarkan pada sebuah keinginan untuk melenyapkan klaim kebenaran (truth claim) yang dianggap menjadi pemicu munculnya sikap ekstrem, radikal, perang atas nama agama, konflik horisontal, serta penindasan atas nama agama.” (http://bravosinaga.blogspot.co.id)
Pluralisme adalah suatu paham atau pandangan hidup yang mengakui dan menerima adanya KEMAJEMUKAN atau KEANEKARAGAMAN dalam suatu kelompok masyarakat. Kemajemukan dimaksud misalnya dilihat dari segi agama, suku, ras, adat-istiadat, dll. Segi-segi inilah yang biasanya menjadi dasar pembentukan aneka macam kelompok lebih kecil, terbatas dan khas, serta yang mencirikhaskan dan membedakan kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, dalam suatu kelompok masyarakat yang majemuk dan yang lebih besar atau lebih luas.
Menerima perbedaan bukan berarti menyamaratakan, tetapi justru mengakui bahwa ada hal atau ada hal-hal yang tidak sama. Menerima kemajemukan (misalnya dalam bidang agama) bukanlah berarti bahwa membuat “penggabungan gado-gado”, dimana kekhasan masing-masing terlebur atau hilang. Kemajemukan juga bukan berarti “tercampur baur” dalam satu “frame” atau “adonan”. Justru di dalam pluralisme atau kemajemukan, kekhasan yang membedakan hal (agama) yang satu dengan yang lain tetap ada dan tetap dipertahankan.
Jadi pluralisme berbeda dengan sinkritisme (penggabungan) dan assimilasi atau akulturasi (penyingkiran). Juga pluralisme tidak persis sama dengan inkulturasi, kendati di dalam pluralisme atau kemajemukan bisa terjadi inkulturasi dimana keaslian tetap dipertahankan.
Pluralisme sebagai konsekuensi dari Nilai Kemanusiaan (Sila 2).
Penerimaan kemajemukan di Indonesia dalam paham pluralisme adalah sesuatu yang mutlak, tidak dapat ditawar-tawar. Hal ini merupakan konsekuensi dari kemanusiaan. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang mempunyai harkat dan martabat yang sama. Namun dari lain sisi, manusia berbeda satu sama lain, baik secara individual atau perorangan maupun komunal atau kelompok, dari segi eksistensi atau perwujudan atau pengungkapan diri, tata hidup dan tujuan hidup.
Pluralisme sebagai konsekuensi dari keanekagaman agama dan iman yang dianut.
Dalam suatu masyarakat agamawi – seperti masyarakat Indonesia –, kendati ada pelbagai macam agama yang berbeda dalam pelbagai aspek atau unsur-unsurnya, namun kemajemukan seyogyanya harus diterima, sebagai konsekwensi dari nilai-nilai luhur dan gambaran “Sang Ilahi” (Allah) yang maha baik serta cita-cita atau tujuan mulia dari setiap agama dan para penganutnya.
Konsekuensi dari Pluralisme:
Dengan adanya dan penerimaan akan kemajemukan, maka dengan sendirinya harus :
l Ditolak pelbagai paham, sikap dan praktek hidup yang mengandung unsur-unsur diskriminasi, fanatisme, premordialisme dan kekerasan atau terorisme.
l Setiap kelompok (maupun oknum anggota kelompok) yang berbeda harus memberi ruang atau kesempatan untuk mewujudkan dan mengembangkan “diri”nya dan cita-cita atau tujuan hidupnya masing-masing sebagaimana adanya dan mestinya.
Tokoh Gus Dur sebagai Pembelajaran Pluralisme
Indonesia pada akhir tahun 2009 kehilangan seorang tokoh besar Abdurrahman Wahid. Sumbangsih terbesar Gus Dur terhadap bangsa adalah perjuangannya yang pantang mundur dalam mengusung pluralisme. Gus Dur selalu menjadi tokoh terdepan dalam memerangi sikap-sikap intoleran dari suatu penganut agama.
Gebrakan paling fenomenal salah satu Pendiri LSM Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) tersebut adalah menjadikan Konghucu agama resmi negara. Gus Dur juga mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1967 yang melarang kegiatan warga Tionghoa dan menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional.
PENUTUP
Beberapa langkah untuk memelihara kemajemukan:
l Mengenang kembali semangat Pancasila yang telah lama luntur sejak masa Order Baru.
l Pendalaman dan pemahaman identitas diri sendiri dengan lebih tepat, mendalam dan lengkap.
l Pengenalan/pendalaman dan pemahaman satu sama lain melalui dialog (komunikasi), keterbukaan dan proses belajar timbal balik, secara proporsional.
l Mengembangkan solidaritas sosial dan persaudaraan sejati lintas kelompok yang berbeda (agama, suku, ras) dalam tindakan konkrit atau praktek hidup yang nyata dan aktual.
Susunan Acara:
1. Berdoa bersama
2. Mendaraskan Pancasila
3. Ice Breaking
4. Pemutaran Rekaman Pidato Soekarno tentang Pancasila
5. Materi: Slide power point/ Film pendek
6. Diskusi Kelompok
7. Refleksi Pribadi
8. Penutup
Sumber:
Comments
Post a Comment